Soal Surat DKP ABRI, APPK Ingatkan Syarat Pencalonan Pilpres
Prabowo Diberhentikan Dengan Hormat Melalui Keppres. Minggu, 22 Juni 2014 22:48 WIB. Depok (Antara Babel) - Beredarnya surat rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dan Surat Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian Prabowo Subianto dengan hormat dari dinas kemiliteran, memunculkan polemik berkepanjangan dan kini masih jadi tanda tanya besar.
Surat Prabowo Subianto Semangat Saya Selalu Untuk…
Pengantar Saat ini masyarakat digemparkan dengan beredarnya Surat Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (Keputusan DKP) No: KEP/03/VIII/1998/DKP tentang rekomendasi pemberhentian Prabowo Subianto sebagai Letnan Jenderal TNI dinas keprajuritan. Tidak diketahui mengenai siapa pihak yang menyebarkan dokumen tersebut namun justru isi substansi dari SK itu yang mengundang perhatian dari publik dan media.
Surat Prabowo untuk Novel Baswedan yang Menggetarkan
Kelaziman dalam ketatausahaan dan tertib administrasi ABRI/TNI, selalu disebutkan dasar pembuatan atau pemberlakuan suatu surat pada bagian pendahuluan. "Proses DKP terhadap Prabowo Subianto diduga lebih didorong faktor politis, sebagai upaya meredam gejolak konflik politik yang terjadi pada 1998, dengan cara menuduh Prabowo sebagai aktor di.
Muncul Isu Gibran Cawapres Prabowo
"Surat DKP itu bukan rahasia negara, tapi memang betul itu dokumen negara," katanya usai mengikuti jumpa pers di Jakarta, Jumat (20/6). Terkait isi surat DKP dan Keppres No. 62 Tahun 1998 yang intinya memberhentikan Prabowo, Margarito mengatakan secara hukum ada perbedaan antara diberhentikan dengan hormat dan tidak.
Terbit 22 Mei, Surat Wasiat Prabowo Berisi Tiga Poin Penting PORTAL ISLAM
Pada Agustus 1998, Wiranto mengeluarkan surat pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk mengusut Prabowo terkait kasus penculikan aktivis.. DKP merekomendasikan agar Prabowo "diberhentikan dari dinas keprajuritan". Prabowo mengaku dalam wawancara dengan majalah Panji edisi 27 Oktober 1999 bahwa ia tak kaget atas keputusan DKP. Ia.
SURAT MENHAN PRABOWO TERUNGKAP, JENDERAL TNI DIPECAT YouTube
Surat bernomor KEP/03/VIII/1998/DKP itu juga menegaskan kesalahan Prabowo dalam kasus penculikan aktivis. Dalam keterangannya kepada DKP, Komandan Grup-4 Satgas Merpati dan Satgas Mawar yang dipimpin Kolonel Infantri Chairawan mengakui operasi itu merupakan perintah langsung dari Prabowo---saat itu menjabat Pangkostrad TNI Angkatan Darat dengan pangkat letnan jenderal--yang pelaksanaannya.
UU KIP Wajibkan TNI Ungkap SK DKP Prabowo
1. Isi Surat DKP Pemberhentian Prabowo Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pangab Nomor : Skep/533/P/VII/1998 tanggal 24 Juli 1998 telah bersidang pada tanggal 10, 12, dan 18 bulan Agustus tahun 1998 selama 3 kali. Sidang memeriksa perkara terperiksa: Nama: Prabowo Subianto Umur/Tgl.lahir: 47 Th / 17 Oktober 1951
'Karpet Merah' Austria untuk Prabowo Borong Eurofighter
Dokumen rahasia Amerika Serikat mengungkap bahwa Prabowo Subianto disebut 'memerintahkan Kopassus untuk menghilangkan paksa sejumlah aktivis pada 1998 dan adanya perpecahan di tubuh militer'.
Detail Surat Pemberhentian Prabowo Oleh Dkp Koleksi Nomer 2
"Karena DKP itu bukan penegak hukum, harusnya ke pengadilan," ucapnya. Surat yang disebut sebagai keputusan DKP itu beredar luas di media sosial. Dalam surat tersebut tertulis bahwa keputusan DKP dibuat pada 21 Agustus 1998. Di empat lembar surat itu tertulis mengenai pertimbangan atas berbagai pelanggaran yang dilakukan Prabowo.
Dialog Politik Surat DKP 2 YouTube
Keputusan DKP. Prabowo diberhentikan dari dinas militer lewat Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor: Kep/03/VIII/1998/DKP. Salinan surat tersebut sebenarnya sudah lama beredar. Di dalamnya disebutkan beberapa kesalahan seorang bernama Prabowo Subianto —kala itu 47 tahun dan berpangkat Letnan Jenderal TNI— setelah dilakukan tiga kali.
SURAT TERBUKA PRABOWO UNTUK SELURUH RAKYAT INDONESIA PORTAL ISLAM
Kesaksian Andi Arief Soal Prabowo & Penculikan 1998. Namun, hanya sehari berselang, Syamsu Djalal menganulir ucapannya. Ia menegaskan anggota Tim Mawar yang menculik aktivis sudah diadili Mahkamah Militer dan tidak terkait dengan Prabowo Subianto. "Prabowo hanya merasa bertanggung jawab saja, dalam militer tidak ada prajurit yang bersalah.
Beredar Surat Prabowo Dilaporkan Jadi Tersangka Makar
KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PERWIRA. Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP. Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pangab Nomor : Skep/533/P/VII/1998 tanggal 24 Juli 1998 telah bersidang pada tanggal 10, 12, dan 18 bulan Agustus tahun 1998 selama 3 kali. Sidang memeriksa perkara Terperiksa: Nama. :
Surat Keputusan Resmi Pemberhentian Prabowo Subiato Status Bagus
Capres Prabowo Subianto. ANTARA/Adhitya Hendra. TEMPO.CO, Jakarta - Keabsahan dokumen pemecatan Prabowo Subianto dari dinas militer semakin terang. Mantan anggota Dewan Kehormatan Perwira Letnan Jenderal Purnawiranan Fahrur Rozi membenarkan materi surat keputusan tersebut. "Substansinya betul," ujarnya ketika dihubungi, Rabu, 11 Juni 2014.
Surat Wasiat Prabowo Sudah Jadi, Ini KisiKisinya!
Syamsu Djalal menilai menilai pasca keputusan itu, seharusnya Prabowo dibawa ke Pengadilan Militer. Nasional. Politik Hukum & Hankam Kesra Religi. TERKINI Nasional. Sita LHKPN Firli Bahuri, Apa yang Digali Penyidik? 1 jam yang lalu. Pemeriksaan Rampung, Firli Bahuri Dicecar 15 Pertanyaan.
Beredar Surat Tulisan Tangan Prabowo untuk Ustaz Das’ad Latif, Begini Isinya News+ on RCTI+
Publik hanya terpaku pada perdebatan soal pemberhentian dengan hormat atau dipecat dari ABRI terhadap Prabowo Subianto. "Soal bocornya surat keputusan DKP, publik dan media lebih berkutat (pada apakah) dia diberhentikan secara terhormat atau dipecat. Lari dari substansi yang ada," ujar Jaleswari saat menggelar jumpa pers di Media Center JKW4P.
Beredar dokumen surat keputusan hasil pemeriksaan DKP terhadap Prabowo MolokekNews
Surat itu berisi pertimbangan pemberhentian Prabowo Subianto dari ABRI. Fahrul menjelaskan, awalnya ia ditunjukkan oleh stafnya salinan surat yang beredar. Ia mengaku sempat membaca seluruh isi surat tersebut.. Surat keputusan DKP itu dibuat pada 21 Agustus 1998. Surat berklasifikasi rahasia itu ditandatangani para petinggi TNI kala itu.