sidbankum with subtitle YouTube


BPHN Mulai Sosialisasikan Program BPHN Mengasuh

Aplikasi Sidbankum BPHN Kemenkumham Menuju Top 40 Inovasi Pelayanan Publik. Kamis, 22 Juni 2017 - 22:03 WIB. Tim Panelis Independen memverifikasi aplikasi Sidbankum melalui wawancara Skype dengan Tim Pengawas Daerah Bantuan Hukum dari Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Rabu (21/6). Foto: Kemenkumham.


Tentang dan Seputar BPHN About BPHN

Oleh Humas dan Kerja Sama 22 June 2017, 12:00 am. BPHN-Jakarta. Rabu siang, Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam hal ini Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum kedatangan Tim Panel Independen Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 yang diterima langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH,M.Hum dan.


Kepala BPHN Perlu Sinergi Yang Baik Antara BPHN dan Kantor Wilayah Dalam Penyelenggaraan Bankum

Jakarta (ANTARA) - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mengatakan Pemerintah memberikan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu (ekonomi lemah).. Untuk mendapatkan program bantuan hukum gratis, masyarakat dapat mengakses laman sidbankum.bphn.go.id atau mengakses peta.


SIDBANKUM YouTube

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Audy Murfi menyatakan bahwa pada tahun 2021 telah terjaring 619 organisasi yang terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum (PBH) periode tahun 2022 s.d 2024. "Dari segi jumlah, terdapat peningkatan sebanyak 18 % dari periode akreditasi sebelumnya tahun (2019 s.d 2021.


SIARAN PERS BPHN PARTAI PENGUSUNG DAN PARTAI PENDUKUNG DAPAT BANGUN KOALISI BESAR PILPRES 2024

j. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk menunjang pelaksanaan pemberian bantuan hukum. k. Hari merupakan hari kerja. BAB II PANITIA PENGAWAS PUSAT 1. SUSUNAN KEANGGOTAAN


Halo BPHN Badan Pembinaan Hukum Nasional

Mengajukan pendaftaran melalui Aplikasi Verasi dalam situs www.sidbankum.bphn.go.id. WAKTU PENDAFTARAN Pendaftaran dimulai tanggal 04 Maret s.d. 26 Maret 2021. TAHAP-TAHAP SELEKSI. 1. Pendaftaran Calon Pemberi Bantuan Hukum dilakukan secara online melalui Aplikasi Verasi dalam situs www.sidbankum.bphn.go.id dengan klik "Daftar Verasi"; 2.


Lantik 3 Pejabat Administrator, Kepala BPHN Berikanlah Bakti Yang Terbaik Untuk Bangsa Dan Negara

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Kramatjati Jakarta Timur 13640 Telp. 021-8091908 Faks. 021-8002265/8011753 Laman : www.bphn.go.id. (diunduh di www.sidbankum.bphn.go.id) II. TATA CARA PENDAFTARAN Mengajukan pendaftaran melalui Aplikasi Verasi dalam situs www.sidbankum.bphn.go.id. III. WAKTU PENDAFTARAN


BPHN Gelar Sidang Pleno dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

Siaran Pers SIARAN PERS: Kepala BPHN: JDIH KPU Berperan Strategis dalam Menjaga Pemilu yang Jujur dan Adil serta Meningkatkan Literasi dan Budaya Hukum yang Lebih Baik. Siaran Pers SIARAN PERS: Kemenkumham Himpun Masukan Untuk Pembaruan Aturan Tindak Pidana Korupsi.


SiDBANKUM (sistem informasi database bantuan hukum) YouTube

Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI Prof R Benny Riyanto menjelaskan, calon OBH yang berminat menjadi Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan pendaftaran secara online melalui Aplikasi Verasi pada laman www.sidbankum.bphn.go.id dengan melampirkan dokumen pendukung. Sebab, tahun 2021, merupakan akhir dari sertifikasi Organisasi Pemberi.


BPHN Gelar Simulasi Desk Evaluasi Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi

VERIFIKASI ONLINE PERMOHONAN PENDAFTARAN VERIFIKASI/AKREDITASI OBH (Sistem Informasi Database Bantuan Hukum) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia


BPHN Kemenkumham RI

BPHN.GO.ID - Jakarta. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) merupakan aplikasi penyelenggaraan bantuan hukum yang telah dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sejak tahun 2015. Sebelum adanya aplikasi ini, penyelenggaraan bantuan hukum dilakukan secara manual, melibatkan banyak pekerjaan administratif, berkas.


Selangkah Lagi, BPHN Bakal Raih Predikat WBBM dari KemenpanRB

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor:. Perkara yang sudah dilaporkan oleh OBH tahun 2016 (tahap 1 di Sidbankum) dan belum bisa dibayar disebabkan karena anggaran yang sudah habis, sesuai dengan Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.03.03-48 tertanggal 18 November.


Siaran Pers BPHN 300 Kades dan Lurah Perebutkan Anugerah PJA 2023 dari Menkumham dan Ketua MA

BPHN.GO.ID - Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI membuka kesempatan kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di seluruh wilayah Indonesia untuk mendaftar sebagai Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Calon OBH yang memenuhi persyaratan serta dinyatakan lolos.


Kepala BPHN Peresmian Desa Sadar Hukum Dorong Pertumbuhan Investasi di Daerah BPHN.go.id

SIDBANKUM adalah Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Di situs ini, Anda dapat menemukan informasi tentang syarat, prosedur, dan lembaga bantuan hukum yang terakreditasi. Anda juga dapat mengunduh berbagai dokumen terkait, seperti petunjuk pelaksanaan, formulir.


4OFSm46JereX7LPdDuNGAb9lS1xoRTRIgOtAMtKfxF1QOwU_9JzZre8NniWVX1qjfa3UCdJMQ=s900ckc0x00ffffff

Untuk tahun 2018 BPHN mengajukan beberapa Inovasi yang bersifat pengembangan aplikasi selain dari sidbankum.bphn.go.id seperti Layanan Konsultasi Hukum Online lsc.bphn.go.id.id, Aplikasi Inpassing JFT Penyuluh Hukum, Monev OBH Online. Ada yang berbeda dengan Pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Setelah diumumkannya Top 99 tersebut, dibuka.


Kepala BPHN Paradigma BPHN Berubah dari Business As Usual menjadi Out of The Box

Dalam kesempatan tersebut, Menkumham turut didampingi oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH.,M.Hum dan Kepala Bidang Bantuan Hukum C. Kristomo menyampaikan presentasi untuk Aplikasi SIDBANKUM yang berhasil masuk dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017.