Detail Pengumuman DKPP KOTA BANDUNG
1. Tugas DKPP. Ilustrasi sidang DKPP (FOTO ANTARA/HO-Humas DKPP) Tugas DKPP disebutkan dalam Pasal 156 ayat (1), yakni: 1. Menerima aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. 2. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran.
DKPP RI YouTube
HUMAS. KOTA GORONTALO - Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo, telah menyiapkan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar Covid-19 di Kota Gorontalo. akses tersebut berupa Aplikasi khusus berbasis Website maupun WhatsApp. Demikian kata Sekretaris Dinas Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo.
PERATURAN DKPP NOMOR 2 TENTANG KODE ETIK
Medan, DKPP - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 18-PKE-DKPP/I/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Selengkapnya. 133. Share this post. Aktivitas;
Pantas Rebutan, Gaji KPU, Bawaslu dan DKPP Fantastis Plus Fasilitas. Berikut Daftar Gajinya
Kewajiban DKPP. Kewajiban DKPP diuraikan pada Pasal 159 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2017, yaitu: menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi; menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu; bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi.
DKPP Siap Putuskan 12 Perkara Secara Live Streaming elektoral.id
Kedua, perpanjangan masa tugas anggota DKPP unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud berlaku selama tiga bulan. Perpanjangan mulai 12 Juni 2022 sampai dengan ditetapkannya Keppres tentang Pengangkatan Anggota DKPP periode 2022-2027 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam Keppres Nomor 63 tersebut dijelaskan penyebab.
Rapat Sidang Pleno Tetapkan Ketua DKPP 20222027 Republika Online
Sejarah DKPP berawal dari pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Dasar pembentukan DKPP diatur dalam UU 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DK-KPU sebelumnya diatur dengan sifat ad-hoc dan merupakan bagian dari KPU.
11 Tahun DKPP, Jaga Marwah Demokrasi DKPP RI Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik
JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga negara yang dibentuk berkaitan dengan proses pemilihan umum (pemilu). Mereka diberi tugas untuk memeriksa memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota KPU Provinsi.. Cikal-bakal DKPP bermula dari pembentukan Dewan.
Sekretaris DKPP DKPP RI Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
Apa itu DKPP? Pengertian dan Sejarah DKPP RI. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau kepanjangan dari DKPP merupakan suatu lembaga dalam rangka memahami penegakan etik Penyelenggara Pemilu.
Kakanwil Kemenkumham Sumut Terima Kujungan DKPP Republik Indonesia
Tugas DKPP adalah menegakkan kode etik bagi anggota KPU dan anggota KPU provinsi, serta memastikan tegaknya etika dalam penyelenggaraan pemilu. Foto: Pexels.com. Dijelaskan dalam laman resmi DKPP, DKPP memiliki tugas dan wewenang tertentu, yakni: ADVERTISEMENT. Secara keseluruhan, DKPP memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas.
27052022 DKPP RI Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
Simak 18 singkatan dalam pemilu, ada kepanjangan PPK, PPS, DKPP, KPPS, DPT, PPLN, PSU hingga DPS seperti dilansir JatimNetwork.com dari berbagai sumber. Baca Juga: Rocky Gerung Duga Ada Upaya Jegal Anies Baswedan di Pemilu 2024: Curiga KPU dan Bawaslu Disetir. 1. DKPP: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan kepada Ketua KIP Kota Langsa Analisa Aceh
Jakarta -. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang masa tugas anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 2017-2022. Ada lima orang anggota DKPP yang diperpanjang masa tugasnya sampai.
DKPP Sampaikan Laporan Kinerja Tahun 2021, Siap Mengawal Proses Pemilu 2024
Dalam UU Nomor 7 tahun 2017 dijelaskan ada 4 kewenangan yang diberikan kepada DKPP, yaitu: memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
Tidak Profesional Kelola Dana Hibah, DKPP Berhentikan Empat Komisioner KPU Kabupaten Mamberamo
Dikutip dari situs dkpp.go.id, DKPP bermula dari pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Lembaga ini dibentuk berdasarkan UU 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DK-KPU tersebut bersifat ad-hoc, dan merupakan bagian dari KPU.
DKPP Kukuhkan Tim Pemeriksa Daerah Pengganti Antar Waktu Unsur Masyarakat DKPP RI Dewan
Dalam Pasal 195 ayat 3 UU Pemilu, kewajiban DKPP, antara lain: 1. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi; 2. Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu; 3. Bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan.
DKPP Periksa KPU Trenggalek Terkait Kebocoran Data Pribadi Calon PPS DKPP RI Dewan
Ini Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Tim Hukum Koalisi Kawal Pemilu Bersih menyerahkan laporan dugaan manipulasi hasil verifikasi faktual partai politik peserta Pemilihan Umum 2024 di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu, 21 Desember 2022. TEMPO/Ima Dini Shafira.
23072019 DKPP RI Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
KPPS tunduk dan patuh dengan kode etik penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11/2012, dan No. 01/ 2012 yang pada pokoknya berisi: asas mandiri dan adil, asas kepastian hukum, asas jujur, keterbukaan,dan akuntabilitas, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas