Prokontra ancaman vonis mati untuk terduga pelaku korupsi anggaran pandemi, bisakah pelaku
Aturan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia. Sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati sudah tercantum jelas. Hal ini tepatnya ada pada Pasal 2 tentang Tindak Pidana Korupsi, bahwa : "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan.
Wacana Hukuman Mati bagi Koruptor, Spiritualis Nusantara Dukung Jaksa Agung Gema Nusantara
Ancaman hukuman bagi pelaku korupsi besar itu adalah hukuman seumur hidup hingga hukuman mati, menurut pedoman yang dikeluarkan MA dan mulai berlaku pada 24 Juli lalu.
Negara yang Menerapkan Hukuman Mati bagi Koruptor
Liputan6.com, Jakarta - Wacana tuntutan hukuman mati bagi terdakwa kasus korupsi kembali mengemuka. Memang bukan isu yang baru, karena saat dua menteri Kabinet Indonesia Maju ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka pada akhir tahun lalu, wacana yang sama sempat diperdebatkan.. Bedanya, kalau dulu wacana ini datang dari pihak di luar pemerintah, kali ini langsung.
Kaji Hukuman Mati bagi Koruptor Kelas Kakap, Jaksa Agung Jadi Pembicara Kunci Gema Nusantara
Sebab, hingga saat ini belum ada literatur ilmiah yang bisa membuktikan bahwa hukuman mati dapat menurunkan angka korupsi di suatu negara. Justru negara-negara yang menempati posisi puncak dalam Indeks Persepsi Korupsi atau dianggap paling bersih dari praktik korupsi tidak memberlakukan hukuman mati. "Bagi ICW, hukuman ideal bagi pelaku korupsi.
Pro Kontra Hukuman Mati Koruptor, Pakar Hukum Pidana Hakimnya Berani Tidak? Video Dailymotion
Sebaliknya, hak asasi manusia (HAM) menjadi titik acuan mereka yang kontra pidana mati bagi koruptor. Selama adu argumentasi perihal pidana mati bagi koruptor terjadi, selama itu pula korupsi terus terjadi.. Hukuman mati untuk koruptor cocok dianalisis dari perspektif utilitarisme besutan Jeremy Bentham yang memang ditujukan untuk membantu.
SINDOgrafis Indonesia Tidak Masukkan Hukuman Mati bagi Koruptor
Latuharhary - Hak hidup adalah hak paling mendasar yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun yang dijamin oleh konstitusi. Di sisi lain, hukuman mati masih ada dalam hukum positif di Indonesia untuk mencegah dan menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, salah satunya bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang UU No. 20 Tahun.
ProKontra Hukuman Mati Bagi Koruptor YouTube
TEMPO.CO, Jakarta - Hukuman mati bagi koruptor menjadi perbincangan kembali karena Heru Hidayat dituntut hukuman mati oleh jaksa dalam perkara ASABRI. Ia bekerjasama dengan mantan Direktur Utama ASABRI, Adam Damiri dan Sonny Widjaja, telah mengakibatkan negara rugi Rp22,7 triliun. Sejatinya, wacana hukuman mati didukung oleh berbagai pihak seperti Firli Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan.
Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Perlu Dibahas dengan DPR
Adapun ancaman hukuman mati bagi koruptor tapi di Indonesia belum ada koruptor yang dihukum mati. Terlebih hukuman mati masih menjadi pro kontra di beberapa negara. Bahkan tren hukuman mati sudah semakin menurun. Sejak lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) atau Duham pada 1948, hanya 6-7 negara.
Hukuman Mati Bagi Koruptor Kontra Meteor
Ancaman hukuman mati terhadap pejabat yang diduga menyelewengkan dana bantuan sosial pandemi Covid-19 memicu pro-kontra usai Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hukuman Mati bagi Koruptor Jangan Hanya Wacana!
"Hukuman mati terhadap kasus korupsi dan narkotika menurut saya merupakan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan (mereka). Dalam hal ini bandar narkoba dan koruptor yang sedemikian besarnya menjadi penyebab kerugian negara," ujar Artha. Baca juga: Calon Hakim Agung Artha Silalahi Setuju Hukuman Mati bagi Koruptor . Kontra
Pro Kontra Hukuman Mati Koruptor, Pakar Hukum Pidana Hakimnya Berani Tidak? YouTube
Ia menyebut hukuman mati bagi koruptor dapat diakomodasi lewat revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). "Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana Tipikor [hukuman mati] itu dimasukkan," kata Jokowi.
ISU HAM JADI DASAR PRO DAN KONTRA HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR. BAGAIMANA PENDAPAT ANDA? Bimo
Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik. Pada hari Anti korupsi Sedunia, Presiden Joko Widodo mengatakan, koruptor bisa dihukum mati jikalau rakyat menghendaki. Pernyataan soal hukuman mati untuk bagi koruptor tersebut diberikan Jokowi saat menghadiri pentas drama Hari Anti korupsi sedunia di SMKN 57 Jakarta, Senin 9 Desember 2019.
Essay HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KORUPSI
Hukuman mati mungkin bisa jadi alternatif untuk mengatasi korupsi yang begitu parah di Indonesia. Ada aktivis yang berpendapat, para koruptor kelas kakap sudah sepatutnya dihukum mati. Namun, para aktivis HAM menolak hukuman mati terhadap koruptor. Teten Masduki, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), mendukung hukuman mati bagi koruptor.
.jpg)
Hukuman untuk koruptor
Ada yang setuju dengan syarat, ada yang menolak. Hukuman mati bagi koruptor masih memicu pro dan kontra. Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa, kemarin menyatakan mendukung hukuman mati dengan sejumlah syarat. "Saya sebagai anggota Satgas setuju (hukuman mati)," kata Achmad saat dihubungi kemarin.
Mengkaji efektivitas hukuman mati bagi koruptor Companies House Indonesia
Jumat, 29 Juli 2016 09:05 WIB. Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan eksekusi mati terhadap 14 orang terpidana mati. Eksekusi mati ini kembali memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat yang setuju dan menolak pemberlakuan hukuman mati. Bagi yang setuju, hukuman mati memang harus diberlakukan lantaran kejahatan yang dilakukan.
Pro Kontra Wacana Hukuman Mati Bagi Koruptor YouTube
Hukuman Mati Tak Akan Memberikan Efek Jera. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana ragu hukuman mati akan memberikan efek jera terhadap koruptor. Sebab, efek jera bisa diperoleh dengan upaya memberikan hukuman fisik dan pemiskinan para koruptor. Semisal pemidanaan penjara, pengenaan denda, penjatuhan hukuman uang pengganti.